Sejarah BPUPKI: Peran Penting dalam Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Reporter: Tiyas Widya S. | Editor: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdapat serangkaian peristiwa penting yang mempersiapkan lahirnya Indonesia merdeka.

Salah satu momen bersejarah tersebut adalah terbentuknya Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau disebut Dokuritsu Junbi Cosakai dalam Bahasa Jepang.
Badan ini lahir pada masa pendudukan Jepang dengan tujuan resmi mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Mengutip dari e-Book ATLAS Sejarah Indonesia dai Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud, BPUPKI dibentuk sebagai upaya Jepang untuk menarik dukungan rakyat Indonesia dengan janji akan membantu proses kemerdekaan.

BPUPKI ini didirikan pada 29 April 1945 dan diresmikan pada 28 Mei 1945 di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon (kini Gedung Kementerian Luar Negeri) di Jakarta.

Latar Belakang Pembentukan dan Keanggotaan BPUPKI

Peresmian BPUPKI dihadiri dua pejabat tinggi Jepang, yakni Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano. Dalam upacara tersebut, bendera Jepang dikibarkan oleh Mr. A. G. Pringgodigdo, diikuti pengibaran bendera Merah Putih oleh Royohiko Masuda.

BPUPKI dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan anggota awal berjumlah 70 orang, terdiri dari 62 tokoh Indonesia dan 8 perwakilan Jepang yang hanya bertugas sebagai pengamat. Pada sidang kedua, jumlah anggota ditambah 6 orang dari Indonesia.

Latar belakang pembentukan BPUPKI dijelaskan dalam Maklumat Gunseikan Nomor 23 tanggal 29 Mei 1945.

Saat itu posisi Jepang di Perang Dunia II semakin terdesak oleh Sekutu, sehingga pembentukan BPUPKI bukan murni karena niat tulus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, melainkan strategi politik untuk mempertahankan pengaruhnya.

BPUPKI membentuk beberapa panitia kerja, di antaranya:

Panitia Perumus (diketuai Ir. Soekarno) yang merancang naskah pembukaan UUD.
Panitia Perancang UUD (diketuai Ir. Soekarno, panitia kecil dipimpin Prof. Dr. Mr. Supomo).
Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai Drs. Mohammad Hatta).
Panitia Pembela Tanah Air (diketuai Abikusno Cokrosuyoso).

Sidang Pertama BPUPKI

Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei-1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara. Sebanyak 33 tokoh menyampaikan pandangan, termasuk tiga tokoh utama: Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Dari pembahasan tersebut, Pancasila diusulkan sebagai dasar negara. Pada 1 Juni 1945 dibentuk Panitia Sembilan yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, dan Mr. A. A. Maramis.

Meski demikian, kesepakatan final belum tercapai karena perbedaan pandangan antara golongan Islam yang menginginkan negara berdasar syariat Islam dan golongan nasionalis yang menolak dasar negara berbasis agama tertentu.

Akhirnya, pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi lima sila:

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Kedua BPUPKI

Melansir dari situs resmi SMAN 13 Kota Semarang, sidang kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Topik pembahasan meliputi bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan.

Tiga panitia dibentuk pada sidang ini:

Panitia Perancang UUD (19 orang, ketua Ir. Soekarno).
Panitia Pembelaan Tanah Air (ketua Abikoesno Tjokrosoejoso).
Panitia Ekonomi dan Keuangan (ketua Mohammad Hatta).

Tonton: Kapal Perang AS, Rusia dan China Kepung Alaska Jelang Pertemuan Putin dan Trump

Hasil pemungutan suara menetapkan wilayah Indonesia mencakup Hindia Belanda, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya.

Pada 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD membentuk panitia kecil beranggotakan tujuh orang, termasuk Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr. Achmad Soebardjo, H. Agus Salim, dan Dr. Soekiman, untuk menyusun rancangan UUD.

Rancangan tersebut dipaparkan pada 14 Juli 1945 dan berisi:

Pernyataan kemerdekaan Indonesia.
Pembukaan UUD.
Batang tubuh UUD.
Pembubaran BPUPKI dan Pembentukan PPKI

Setelah dianggap menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketua.

BPUPKI menjadi tonggak awal proses persiapan kemerdekaan Indonesia, mewariskan rumusan dasar negara dan rancangan UUD yang menjadi fondasi bangsa hingga kini.