PENDIDIKAN - JAKARTA. Perkuliahan di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) berhenti sejak 8 Maret 2022. Ini buntut dari kisruh yang terjadi setelah Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mencabut hak swakelola SBM ITB tahun 2003 tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
Forum Dosen SBM ITB (FD SBM ITB) menyatakan proses belajar mengajar tidak dilaksanakan secara luring maupun daring. Namun, mahasiswa diminta untuk belajar mandiri.
Perwakilan FD SBM ITB, Jann Hidayat juga mengatakan, dengan berbagai pertimbangan, FD SBM ITB juga menyatakan tidak akan menerima mahasiswa baru sampai sistem normal kembali.
"Ini karena kebijakan Rektor ITB saat ini tidak memungkinkan SBM ITB untuk beroperasi melayani mahasiswa sesuai standar internasional yang selama ini diterapkan," ucap dia melansir keterangan resminya, Rabu (9/3).
Konflik berkepanjangan ini membuat jajaran dekanat SBM ITB yang dipimpin oleh Dekan SBM ITB Utomo Sarjono Putro, Wakil Dekan Bidang Akademik Aurik Gustomo dan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Reza A Nasution mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor pada 2 Maret 2022.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik terkait pencabutan hak swakelola SBM ITB, termasuk pertemuan Forum Dosen SBM ITB dengan Rektor beserta Wakil-Wakil Rektor pada tanggal 4 Maret 2022, namun masih belum membuahkan hasil.
Menurut Jann, rektor ITB tengah membuat sistem baru terintegrasi yang seragam (berlaku bagi semua Fakultas/Sekolah di ITB). Walaupun faktanya masing-masing Fakultas/Sekolah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda.
Namun ketika peraturan itu belum selesai, peraturan lama sudah ditutup. Peraturan baru ini akan menguatkan posisi rektor sebagai penguasa tunggal dengan sistem yang sentralistis dan hierarkikal (membuat ITB menjadi tidak gesit/lincah).
Untuk itu FD SBM ITB menutut dikembalikannya azas swakelola. Selain itu, melakukan pengkajian ulang peraturan baru yang dileluarkan rektor melibatkan pihak-pihak terkait khususnya yang terdampak seperti SBM ITB sampai ada kesepakatan bersama.
Sementara itu Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto, bilang, hasil audit BPK per 31 Desember 2018, pengelolaan keuangan SBM ITB tidak sesuai Statuta ITB (PP 65/2013). Istilah "swakelola dan otonomi" yang digunakan oleh Forum Dosen (FD) SBM ITB tersebut (merujuk kepada SK Rektor No. 203/2003) merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang tidak sesuai statuta, sebagaimana disampaikan oleh BPK RI.
ITB, kata Naomi, telah berkonsultasi dengan BPK, dan berkomitmen untuk melaksanakan arahan dari BPK. "Hal ini merupakan masalah fundamental bagi institusi besar, dan wajib diluruskan sebagai hasil dari upaya introspeksi dan semangat perubahan untuk kemajuan bersama," ungkap dia dalam siaran persnya, Rabu (9/3).
Permasalah antara dosen SBM ITB dan rektor ITB ini memengaruhi psikologis mehasiswa. Apalagi penghentian perkuliahan terjadi menjelang Ujian Tengah Semester (UTS). "Jangankan dosen, para mahasiswanya juga sama terguncang, seperti anak saya (terguncang psikologisnya)," ujar Perwakilan Orangtua SBM ITB, Ali Nurdin.
Orangtua, sambung Ali, sudah menyurati rektor untuk meminta audiensi namun tak kunjung dapat balasan. Para orangtua ini pun meminta Majelis Wali Amanat (MWA) ITB menyelesaikan masalah pengelolaan SBM ITB. Mereka memberi waktu lima hari sebelum kasus tersebut dibawa ke ranah hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
