Selain itu, Maria Ulfah juga mengajar di Sekolah Menengah Perguruan Rakyat yang didirikan oleh para aktivis pejuang kemerdekaan. Aktivitas mengajar dilakukan hingga 1942.
Pada masa Jepang, Maria Ulfah tergabung di dalam Putera sebagai Majelis Pertimbangan yang dibentuk oleh Jepang pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Moh Hatta, Kyai Haji Mas Mansyur dan Ki Hajar Dewantara.
Maria Ulfah juga diajak oleh Prof. Soepomo untuk bekerja di Departemen Kehakiman dari 1942-1945. Maria Ulfah memiliki tugas untuk menerjemahkan undang-undang dan peraturan-peraturan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Inggris.
Menjadi pegawai Departemen Kehakiman membuat Maria Ulfah turut serta menjadi anggota BPUPKI yang dibentuk Jepang pada 1 Maret 1945.
Baca Juga: Kementerian BUMN dorong transformasi human capital menghadapi era digital
Menjadi menteri perempuan pertama di Indonesia
Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 mengenai susunan kabinet di bawah perdana menteri, maka dimulailah perombakan bentuk struktur pemerintahan menjadi parlementer dengan munculnya jabatan perdana menteri.
Perdana Menteri terpilih adalah Sutan Syahrir. Lalu, Sutan Syahrir mengangkat Maria Ulfah menjadi perwira penghubung antara pemerintah Republik Indonesia dengan kantor penghubung di Indonesia.
Pada saat Sutan Syahrir membentuk kabinet kedua pada 12 Maret 1946, Maria Ulfah diangkat menjadi Menteri Sosial yang bertugas melaksanakan proyek repatriasi tawanan perang Jepang yang masih tinggal di daerah Republik Indonesia.
Hal itu membuat Maria Ulfa menjadi menteri perempuan pertama di Indonesia. Setelah ibukota dipindahkan ke Yogyakarta maka seluruh anggota kabinet pun turut serta.
Baca Juga: Jokowi fokus bahas UMKM dan perubahan iklim dalam KTT ABAC
