LIGA PRIMER INGGRIS - LONDON. Drama pengambilalihan kepemilikan Newcastle United memasuki babak baru. Pengusaha televisi Amerika Serikat Henry Mauriss ikut berpartisipasi dengan membuat tawaran senilai £ 350 juta seperti pemberitaan The Guardian pada Jumat (17/7).
Kendati demikian, tawaran dari Chief Executive ClearTV ini dinilai terlambat. Mengingat tawaran dari sebuah konsorsium yang terdiri dari Dana Investasi Publik Arab Saudi, Reuben Brothers dan Amanda Staveley senilai £ 300 juta telah disetujui oleh pemilik Newcastle yakni Mike Ashley sejak awal tahun.
Baca Juga: Menggunakan masker saat bersepeda atau lari punya manfaat, lo, ini penjelasannya
Apalagi Ashley dan konsorsium telah saling menukar kontrak. Bahkan sang taipan ritel, Ashley telah menerima deposit £ 17 juta yang tidak dapat dikembalikan. Sehingga tawaran baru ini pun gugur.
Cara agar penawaran Mauriss dapat berhasil bila Liga Premier memveto kesepakatan itu setelah pertimbangan demi kepentingan terbaik selama tiga bulan. Juga konsorsium yang dipimpin Saudi itu kemudian memilih untuk tidak memulai tindakan hukum terhadap liga.
Bila hal itu terjadi, maka Mauriss yang berbasis di Los Angeles bisa mengambil kendali di St James 'Park pada awal September mendatang. Hal ini bakal menandai berakhirnya kepemilikan Ashley terhadap Newcastle United selama 13 tahun terakhir.
Namun, mengingat Ashley telah menandatangani kesepakatan eksklusivitas dengan konsorsium Arab Saudi, Reuben Brothers dan Staveley, tenggat waktu September Mauriss tampaknya terlalu ambisius. Secara hukum, dia tidak akan diizinkan untuk memulai uji tuntas ketika pembelian oleh Saudi masih berlangsung.
Baca Juga: Ikuti tren bersepeda, Anies ajak masyarakat sering-sering gowes
Meski begitu, hal ini menambah tekanan pada Richard Masters, kepala eksekutif Liga Premier, untuk akhirnya membuat keputusan yang sangat kontroversial dan kompleks.
Dilema Masters adalah keterlibatan Saudi diselimuti kontroversi, memicu keberatan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International dan kekhawatiran tentang pembajakan siaran televisi. Pada hari Selasa, sebuah laporan Organisasi Perdagangan Dunia menemukan hubungan yang merusak antara kerajaan dan fasilitasi pembajakan semacam itu.
